PERAN PEREMPUAN: PERAN DOMESTIK VS PERAN PUBLIK?Catatan Seminar Nasional “Women and Youth Emporwerment”

Isu kesetaraan gender merupakan isu yang tidak pernah tuntas untuk dibahas di kalangan akademisi, praktisi, atau pegiat gender. Selalu ada pro dan kontra. Tidak ada kesimpulan yang konklusif, terutama isu tentang sejauh mana batasan peran perempuan dan laki-laki dalam urusan domestik dan urusan publik. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim di dunia, memiliki posisi yang strategis untuk berbicara tentang peran perempuan.

Merespon isu tersebut, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan Seminar Nasional: Women and Youth Empowerment, di Ruang Teater Zakiah Darajat Fakultas Psikologi, pada hari Rabu, 12 Juni 2019. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara Milad ke-62 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bertindak sebagai nara sumber adalah Prof. Nina Nurmila, Ph.D, Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Dr. Mustadin Taggala, Kasubdit Pengembangan Kepemudaan Kemenpora.

Nina Nurmila sangat prihatin dengan maraknya praktik kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender yang terjadi di era demokrasi sekarang ini. Menurut Doktor lulusan Melbourne University ini ada lima indikator terjadinya ketidakadilan gender, yaitu diskriminasi, subordinasi, marjinalisasi, multiple burden atau lebih dikenal sebagai beban ganda, dan stereotype.

“Meningkatnya data kekerasan terhadap perempuan, secara positif dapat diartikan bahwa saat ini orang sudah berani melapor ketika terjadi kekerasan. Mereka sudah tidak takut lagi untuk melaporkan kekerasan atau ketidakadilan yang dialami. Namun, di sisi lain, kita juga prihatin karena banyak kekerasan tersebut yang terjadi di ruang publik”, ucap Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung tersebut.

Terkait dengan peran perempuan, Nina berpandangan bahwa menjadi ibu rumah tangga itu merupakan peran, bukan kodrat perempuan. Karena peran, maka urusan domestik rumah tangga bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Maka baik laki-laki maupun perempuan harus bisa mengurus urusan domestik rumah tangga.

“Jadi bukan perempuan saja yang harus berjibaku mengurus urusan domestik rumah tangga. Laki-laki juga harus memiliki andil mengurusi urusan rumah tangga, seperti memasak, menyeterika, mencuci piring dan sebagainya”, ucap alumni Pondok Pesantren Pabelan tersebut.

Argumen yang disampaikan Nina untuk kesetaraan peran penting adalah doa yang selalu kita ucapkan sehari-hari. Yakni doa “Allahummaghir li wa li walidayya warhamhuna kama rabbayani shaghira”. Artinya, Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasih sayangilah keduanya Sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil.

“Makna kata ‘kama rabbayani’ adalah kedua orang tua, baik bapak maupun ibu, memiliki peran yang setara dalam mengasuh dan mendidik anak. Jika hanya ibu yang yang mengasuh dan mendidik anak, maka bapak tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah.

Namun, tambah Nina, seiring dengan pemahaman terhadap kesetaraan gender, perempuan hebat (super women), tidak cukup hanya hebat mengurusi urusan rumah tangga saja, tetapi juga dituntut hebat dalam urusan publik.

Supaya perempuan menjadi berdaya, baik di urusan domestik maupun publik, ada tiga kondisi yang harus dipenuhi. Tiga kondisi tersebut adalah berpendidikan tinggi, memiliki akses terhadap informasi, dan kemampuan memanfaatkan informasi untuk mengakses berbagai kesempatan dan peluang karir yang memerlukan kompetensi.

Lebih lanjut Nina mengatakan bahwa trend sekarang ini banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga (pencari nafkah). Faktor penyebanya karena suami tidak bekerja, perceraian sehingga menjadi single parent atau ditelantarkan suami. Bahkan mereka membuat asosiasi yang disebut dengan Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga (PEKA). Saat ini ada sekitar 15 persen perempuan di Indonesia yang menjadi kepala keluarga.

Sementara itu Mustadin lebih menyoroti persoalan gender di Indonesia dalam konteks pemuda, yaitu mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Salah satu permasalahan pemuda saat ini adalah perilaku merokok.

Menurut data dari BPS (2018), sebagaimana diungkapkan Mustadin, jumlah pemuda kita saat ini sekitar 62 juta jiwa (24.07%) dari total 254 juta jiwa populasi Indonesia. Dari jumlah tersebut ada 26.44 persen pemuda yang merokok. Artinya, lebih dari seperempat pemuda Indonesia yang merokok. Padahal rokok sangat beresiko terhadap kematian. Dari segi gender, ada perbedaan yang signifikan antara perokok laki-laki dan perempuan. Sebanyak 51.47 persen laki-laki merokok dan hanya 0.81 persen perempuan yang merokok.

Terkait dengan tingkat pendidikan, perempuan lebih banyak yang menyelesaikan pendidikan tinggi dibanding laki-laki. Ada sekitar 11.37 persen perempuan dan hanya 8.09 persen laki-laki yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Padahal, pada tingkat SMA sederajat, ada sekitar 38.11 persen laki-laki tamat SMA dan sekitar 35.64 persen perempuan yang tamat SMA. Artinya, laki-laki tamatan SMA masih banyak yang tidak meneruskan ke pendidikan tinggi dibanding perempuan.

Nah, mencermati paparan kedua nara sumber tersebut, sebagai pendidik di Fakultas Psikologi, apa peran yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan gender dan kaum muda tersebut? Apa yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan para mahasiswa kita sebagai generasi penerus bangsa ini?

Ciputat, 12 Juni 2019