RAKER PSIKOLOGI, JAHJA UMAR: Mempertanyakan Makna Merdeka Kampus, Terlalu Bias

Jahja Umar, Ph.D Dekan Fakultas Psikologi UIN Jakarta periode 2009-2013.
Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan merdeka kampus. Namun pemahaman akademisi dan praktisi pendidikan tentang kebijakan merdeka kampus tersebut masih beragam. Bahkan terdapat pro dan kotra terhadap kebijakan tersebut. Apa esensi merdeka kampus? Arah pendidikan tinggi akan dibawa kemana? Mengapa semua perguruan tinggi didorong memenuhi kebutuhan dunia industri dan perusahaan? Apakah dengan kebijakan tersebut bisa melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing?

Itulah beberapa pertanyaan yang muncul dalam Rapat Kerja Fakultas Psikologi UIN Jakarta di Bogor pada tangagl 27-29 Februari 2020. Tema yang diangkat dalam Raker tahun ini adalah Penguatan Kultur Akademik dan Kewirausahaan Menuju Rekognisi Global. Rapat kerja ini diikuti oleh seluruh pimpinan fakultas beserta jajarannya, para ketua dan sekretaris program studi, ketua laboratorium, ketua Gugus Jaminan Mutu, pengelola jurnal, perwakilan dosen, dan staf fakultas psikologi.

Paristiyanti Nurwardani Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai nara sumber utama menjelaskan makna merdeka kampus. Dengan mengutip pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, merdeka kampus diartikan, “Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai”.

Melalui kebijakan merdeka kampus, tambah Paristiyanti, diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan link and match dengan industri, dunia kerja, penelitian dan kebutuhan desa, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, negara dan dunia.

“Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa”, ucap Sekretaris Ditjen DIKTI tersebut.

Dr. Ir.Paristiyanti Nurwardani, MP., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyampaikan materi tentang kebijakan Merdeka Kampus dalam acara Rapat Kerja Fakultas Psikologi di Bogor (27-29/2/2020)

Secara spesifik, merdeka kampus dilakukan melalui empat kebijakan, yaitu (1) Pembukaan program studi baru, (2) Sistem akreditasi perguruan tinggi, (3) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan (4) Hak belajar tiga semester di luar program studi.

Empat kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berikut.
1.Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
2.Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3.Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
4.Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
5.Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Lebih lanjut Sekretaris Ditjen DIKTI mengatakan melalui kebijakan merdeka kampus, kita ingin membekali mahasiswa memiliki jiwa kewirausahaan dan ketika lulus nanti bisa menjadi wirausaha. Bagaimana strateginya? Perguruan tinggi mesti membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan memfasilitasi mereka memiliki entreprenerial mindset serta employability skills. Mahasiwa juga harus difasilitasi untuk berlatih di kampus. Perguruan tinggi harus merintis kemitraan dengan pihak industri atau perusahaan.

“Dengan lima kondisi prasyarat ini, saya optimis perguruan tinggi bisa menghasilkan lulusan yang siap kerja atau menjadi wirausaha sukses dan berkontribusi pada pembangunan daya saing bangsa”, ucap Sekretaris Ditjen DIKTI yang memperolah gelar Doktor dari Univesitas Brawijaya tersebut.

Sementara itu, Erika Budiarti Laconi Wakil Rektor Bidang Inovsi, Bisnis dan Kewirausahaan IPB University Bogor, menekankan pentingnya melakukan inovasi yang berbasis penelitian. Kebijakan IPB dalam bidang kurikulum adalah dengan melakukan integrasi hard skills dan soft skills ke dalam struktur kurikulum, memetakan & memutakhirkan school of thought serta penataan program studi multi strata. Inilah yang disebut dengan Kurikulum IPB 4.0 (K2020).

Selain itu, tambah Erika, IPB juga melakukan blended learning. Disiapkan 133 mata kuliah baru ditambah dengan 25 mata kuliah yang menerapkan blended learning. Tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan Online Distance Learning (ODL).

“Kebijakan kurikulum yang mengarah kepada peningkatan inovasi ini, kami kemas dalam sebuah tag line “SEARCHING AND SERVING THE BEST. INSPIRING INNOVATION WITH INTEGRITY”, ucap Warek IV IPB tersebut yang langsung disambut dengan aplaus dari peserta Raker Fakultas Psikologi.

Menanggapi paparan kedua nara sumber tersebut, Jahja Umar Dekan Fakultas Psikologi (2009-2013) memberikan beberapa catatan kritis. Definisi merdeka belajar dan merdeka kampus menurup Jahja Umar adalah “Ada standar nasional pendidikan yang harus dicapai tetapi proses mencapainya merdeka, namun tetap sesuai dengan regulasi. Jadi bukan cara mencapainya yang distandarkan”.

Lebih lanjut pakar psikometri alumni UCLA tersebut mempertanyakan mengapa pendidikan nasional kita diarahkan kepada capaian yang bersifat materialistik. Mutu lulusan perguruan tinggi diukur dengan produk, pekerjaan, dan capaian keuangan (materi). Uang itu penting, tetapi tidak menjamin bisa meningkatkan mutu lulusan (pendidikan). Jika uang bisa menjadi jaminan (meningkatkan mutu pendidikan), maka orang-orang kaya yang memiliki banyak uang dan harta, akan pintar semua. Tapi kenyataannya tidak demikian.

Terkait dengan arah pendidikan nasional, Jahja Umar menilai arah pendidikan kita terlalu bias. Sebab terlalu memihak kepada hal-hal yang menghasilkan uang. Perguruan tinggi semestinya memiliki keseimbangan antara aspek sains dan bisnis. Untuk menguasai konsep keilmuan diperukan waktu lama. Minimal untuk program sarjana (S1) diperlukan waktu tiga setengah sampai empat tahun. Tetapi mereka yang menguasai konsep keilmuan, hanya perlu waktu yang singkat untuk belajar aplikasi.

“Oleh kerena itu jangan hanya riset yang menghasilkan uang yang menjadi prioritas. Mengapa riset yang murni keilmuan tidak diberi dukungan?”, ucap Jahja Umar mengakhiri pertanyannya dalam sesi tanya jawab dengan nara sumber pada hari Kamis malam (27/2/2020).